DIAGRAM BADAN YANG DIWAJIBKAN UNTUK ITU SESUAI AZAS - AZAS HUKUM PIDANA
ASAS - ASAS HUKUM PIDANA DAN PELAKSANAANNYA DI INDONESIA DALAM BATAS-BATAS BERLAKUNYA ATURAN PIDANA DALAM PERUNDANG-UNDANGAN
Postingan
SK MANDAT DARI TOKOH ANGGOTA PENDIRI BADAN PUSAT REKLASSEERING REPUBLIK INDONESIA (BPR-RI)
INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM YANG PEMERINTAHANNYA BERJALAN ATAS DASAR PROKLAMASI, 17 AGUSTUS 1945, MAKA PERAN TUGAS POKOK & FUNGSI BADAN PUSAT REKLASSEERING (CENTRAAL COLLEGE VOOR DER REKLAASSEERING) ADALAH : AMBTENAAR ATAU PEJABAT KHUSUS AMBTENAAR LUAR BIASA, SEBAGAI BADAN PENYEIMBANG ANTARA ORANG-ORANG HUKUMAN DAN PERLAKUAN SANGSI HUKUMANNYA, SEBAGAI Organisasi ke Dua (2) DARI NEGARA DAN PEMERINTAH DALAM MELAKSANAKAN PEKERJAAN NEGARA DIBIDANG HUKUM, HAM DAN KEMASYARAKATAN DALAM TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK SEJALAN SYSTEM PERADILAN DI INDONESIA DI LUAR PELAKSANAAN REKLASSEERING PARTIKELIR ( SWASTA) PADA SAAT INI KONON KATANYA " BAIK LMR-RI, LR-RI, ATAU REKLASSEERING INDONESIA, ATAU SEJENISNYA,, TELAH MENYUKARKAN DIRINYA. MAKA BADAN PUSAT REKLASSEERING AKAN MENYUKARKAN MEREKA YANG ASAL NGAKU-NGAKU ! KARENA SEJARAH DAN SEJARAHLAH YANG AKAN MENJADI HAKIM KEBENARAN AHU. YANG MANA YANG MEREKA RUBAH JIKA ITU BENAR MAKA KEMENTERIAN HUKUM HAM RI. MENCIDERAI KONST...
tinjauan akademik
KELOMPOK SATU EMPAT (14) BERKUMANDANG MENGAWALI PADA ERA KEBANGKITAN BADAN PUSAT REKLASSEERING RI (BPR.RI) 2018 Susunan nama dari kiri ke kanan. 1. Deddy Sae , Wakil BDR. Kab. Belu-NTT 2. ZETH M. NALLE, Wakil BDR. Kab. Kupang - NTT 3. EDMUNDUS TAE, Bendahara BDR. Kab. Malaka - NTT 4. Wahidin KaWali AITI BPR RI. (SEKRETARIAT PUSAT) 5. CHARLES R.KASSE, S.Pi. SEKRETARIS. BDR.Kab.KUPANG 6. DR. A.J..P Olinger , SH. DIREKTUR/KEPALA BPR.RI 7. DANIEL D. BIRRU, KEPALA BDR. Kab. SUMBA BARAT-NTT 8. YERMIAS W. BENAT, KEPALA BDR. Kab. KUPANG-NTT 9. ALBERTUS SERAN, WAKIL KEPALA BDR. Kab. MALAKA - NTT 10. YOS F. UJU MONE, SEKRETARIS BDR. Kab. Belu-NTT 11. Drs. YOSEF. Fr. T. AMA, KEPALA BDR. Kab.SBD - NTT Tiga Orang Lainnya : 12. JEFRI L. ADOE, ST. KEPALA BDR. Kab. Belu-NTT 13. ANTONIUS AMTONIS KEPALA BDR. Kab. TTU -NTT 14. MARIANUS Y. HALE, S.FIL KEPALA BDR. Kab.MALAKA
TATA NEGARA INDONESIA
TATA NEGARA INDONESIA MEMUAT TENTANG TUGAS POKOK BADAN PUSAT REKLASSEERING REPUBLIK INDONESIA Lebih ditegaskan pada pendekatan impiris keilmuan meliputi : sastra menuju sastra negara ditegaskan pada Tata Negara lebih Spesifik merangkum pada Badan Pusat Reklasseering (BPR) dengan demikian mempertegas mengenai Diplomasi menuju Diplomatik pada kebakuan Hukum dan Tata Negara baik tersirat dan tersurat implementasi dari pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam batas - batas Perundang - Undangan bila di TILIK dari berbagai Literature bersumber dari UUD 1945, maka secara HARAFIAH Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Berita Negara tidak dapat dirubah, Jika LMR-RI, LR-RI & atau Reklassseering Indonesia dan Sejenisnya atau Siapa Saja, dengan DALIL dan DALIH mengatasnamakan REKLASSEERING PARTIKULIR (SWASTA) INI, dasar hukum mana ? yang merEka PEDOMANI ? ataukah hanya Pengakuan SEMATA? Olinger Wajib Menerangkan Secara EX-OFFICIO Karena Jabatan Itu, Atas Nama UNDA...
STRUTUR ORGANISASI BPR-RI
STRUKTUR BADAN PUSAT REKLASSEERING REPUBLIK INDONESIA (BPR-RI) Direktur/Kepala. DR. A.J.P. OLINGER, SH.MBA
