SK MANDAT DARI TOKOH ANGGOTA PENDIRI BADAN PUSAT REKLASSEERING REPUBLIK INDONESIA (BPR-RI)

INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM YANG PEMERINTAHANNYA BERJALAN ATAS DASAR PROKLAMASI, 17 AGUSTUS 1945, MAKA PERAN TUGAS POKOK & FUNGSI BADAN PUSAT REKLASSEERING (CENTRAAL COLLEGE VOOR DER REKLAASSEERING) ADALAH : AMBTENAAR ATAU PEJABAT KHUSUS AMBTENAAR LUAR BIASA, SEBAGAI BADAN PENYEIMBANG ANTARA ORANG-ORANG HUKUMAN DAN PERLAKUAN SANGSI HUKUMANNYA, SEBAGAI Organisasi ke Dua (2) DARI NEGARA DAN PEMERINTAH DALAM MELAKSANAKAN PEKERJAAN NEGARA DIBIDANG HUKUM, HAM DAN KEMASYARAKATAN DALAM TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK SEJALAN SYSTEM PERADILAN DI INDONESIA DI LUAR PELAKSANAAN REKLASSEERING PARTIKELIR ( SWASTA)

PADA SAAT INI KONON KATANYA " BAIK LMR-RI, LR-RI, ATAU REKLASSEERING INDONESIA, ATAU SEJENISNYA,, TELAH MENYUKARKAN DIRINYA. MAKA BADAN PUSAT REKLASSEERING AKAN MENYUKARKAN MEREKA YANG ASAL NGAKU-NGAKU !

KARENA SEJARAH DAN SEJARAHLAH YANG AKAN MENJADI HAKIM KEBENARAN

AHU. YANG MANA YANG MEREKA RUBAH 

JIKA ITU BENAR MAKA KEMENTERIAN HUKUM HAM RI. MENCIDERAI KONSTITUSI HUKUM DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TANDAS OLINGER.

SEMUA INI DEMI TEGAKNYA PERAN BADAN PUSAT REKLASSEERING YANG TIDAK SEKEDAR AKU - AKUAN, 

BIARLAH PEMERINTAH YANG MEMBERIKAN ABSOLUSI DAN PENGAKUAN KARENA OLINGER TELAH MENOREH DI ATAS BUKIT MENOREH UNTUK MENAMPILKAN KEBENARAN SEJATI.

SURAT KEPUTUSAN MANDAT INILAH MENJADI LANDASAN HUKUM PELAKSANAANNYA DI INDONESIA

DIMANA KEPOLISIAN RI, KEJAKSAAN RI, PENGADILAN RI, INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT, BAIK BAPAS, LAPAS,RUTAN, BERADA MAKA BADAN PUSAT REKLASEERING BERADA DALAM MENEGAKAN HAK HUKUM TERPIDANA, BEGITU PULA, PENEGAKKAN HUKUM

"Ubi Sosiates Ibislus"

"Setiap-tiap ada masyarakat

Maka ada Kaidah Hukum.